NEGARA DAN PEMERINTAHAN

Author: magentarosmaya  |  Category: Sistem Politik Indonesia

SISTEM POLITIK INDONESIA

(NEGARA DAN PEMERINTAHAN)

Disusun Oleh: Kelompok I

1.      Agung Nugroho                                                       (D0311006)

2.      Athif Rasyid Shalahudin                                         (D0311012)

3.      Dhery Septian                                                         (D0311020)

4.      Dita Yusifa                                                              (D0311024)

5.      Hardika Nandra Krisdiyanto                                (D0311034)

6.      Magenta Romadhani Rosmaya                             (D0311042)

7.      Mohan Artha Subarkah                                         (D0311046)

FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


BAB I

PENDAHULUAN

A. TIMBULNYA NEGARA

Teori-teori yang mengemukakan asal usul timbulnya negara, antara lain sebagai berikut:

1.      Teori kenyataan

Yaitu teori yang menganggap bahwa sudah kenyataannya, berdasarkan syarat tertentu yang dipenuhi, negara itu ada.

2.      Teori ketuhanan

Yaitu teori yang mengatakan memang sudah kehendak Tuhan negara itu ada.

3.      Teori perjanjian

Yaitu teori yang mengatakan bahwa negara terbentuk berdasarkan perjanjian bersama.

4.      Teori penakhlukan

Yaitu teori yang mengatakan bahwa suatu kelompok orang yang menakhlukkan kelompok yang lain, sehingga negara didirikan berdasarkan pemberontakan, proklamasi, peleburan, ataupun penguasaan.

5.      Teori patrilineal

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu muncul karena dalam suatu kelompok keluarga yang masih primitif, sang ayah sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan kemudian pewarisnya ditarik dari garis anak laki-laki tertua begitu seterusnya.

6.      Teori matrilineal

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu muncul karena dalam suatu kelompok keluarga yang masih primitf, baik sang ayah maupun sang ibu sebagai pemimpin yang memiliki kekuasaan kemudian pewarisnya ditarik dari pihak perempuan.

7.      Teori organis

Yaitu teori yang menganggap negara sebagi manusia. Pemerintah sebagai tulang, undang-undang sebagai saraf, kepala negara sebagai kepala, dan masyarakat sebagai daging. Dengan demikian negara itu lahir, tumbuh, berkembang, dan akhirnya akan mati.

8.      Teori kadaluarsa

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu terbentuk karena memang dari dulu sudah ada kekuasaan raja namun sudah kadaluarsa memiliki kerajaan dan kekuaasaan, akhirnya menjadi hak milik dan menjadi kebiasaan yang membudaya.

9.      Teori alamiah

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara merupakan ciptaan alam yang sudah terbentuk, tumbuh dan berkembang secara alami.

10.  Teori filosofis

Yaitu teori yang menganggap bahwa negara itu menurut filosofis tata negara diyakini memang selayaknya ada. Munculnya negara diyakini sebagai sesuatu yang mistis, yang bersifat supranatural, namun memliki hakikatnya sendiri yang terlepas dari komponen-komponennya.

11.  Teori historis

Yaitu teori yang mengatakan bahwa negara itu lembaga yang tidak dibuat dengan sengaja, tetapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan situasi, kondisi ruang, tuntutan jaman dan waktu manusia.

B. BENTUK NEGARA

Bentuk negara ada dua, yaitu:

1.      Negara kerajaan

Negara kerajaan kepala negaranya dijabat secara turun-temurun, dengan gelar berbagai jenis misalnya kaisar, raja, ratu, sultan, maharani, syah, atau lain-lain sesuai budaya negara tersebut. Sedangkan kepala pemerintahnya yang menjalankan roda pemerintah (eksekutif) dapat diserahkan kepada perdana mentri (PM) yang memimpin cabinet (dewan mentri-mentri) atau dapat pula dijabat sendiri oleh kepada negara tersebut di atas.

Sebagai contoh kita lihat Kerajaan Inggris dan Kerajaan Jepang, negara ini begitu maju dan kukuh, di saat teknologi mereka yang semakin canggih mengikuti perkembangan zaman, mereka tetap mempertahankan ketradisionalan budayannya.

Raja dan ratu bagi Jepang dan Inggris tidak akan mungkin dipecundangi oleh perdana mentri bersama kabinetnya, karena merupakan lembaga persatuan dan kesatuan bangsanya, yang harus dihormati dan diagungkan.

2.      Negara republik

Negara republik adalah suatu negara yang kepala negaranya dijabat oleh presiden. Negara republik memiliki perdana mentri yang akan memimpin cabinet, yang sudah barang tentu presiden tidak lebih dari sekedar simbol, kecuali pemerintah memberikan posisi dominan kepada presiden yaitu dengan jalan presiden tidak dapat dijatuhi mosi tidak percaya oleh badan legislatif.

Tapi apabila presiden sebagai kepala negara juga sekaligus merangkap sebagai kepala pemerintahan yang memimpin cabinet, maka negara republik tersebut menganut sistem pemerintahan presidensial.

Baik negara kerajaan maupun negara republik, keduanya dapat dibagi lagi atas bantuk serikat (republik serikat dan kerajaan serikat) atau bentuk kestuan (republik kesatuan dan kerajaan kesatuan).

Perbedaan ini tergantung kepada besar kecilnya, sentralisasi atau desetralisasi (pendemokrasian daerah) yang diberikan suatu negara itu, dalam hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Bentuk negara dibedakan menjadi 2, yaitu negara republik dan negara kerajaan. Negara republik juga dibedakan menjadi 2, yaitu negara republik serikat dan negara republik kesatuan. Negara republik serikat dan negara republik kesatuan dapat dibedakan menjadi 2 lagi, yaitu parlementer dan presidensil. Negara republik serikat parlementer seperi India, negara republik serikat presidensil seperti Amerika Serikat, negara republik keastuan parlementer seperti Perancis, dan negara republik kesatuan presidensil seperti negara kita Indonesia.

Negara kerajaan juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu negara kerajaan serikat dan negara kerajaan kesatuan. Negara kerajaan serikat dan negara kerajaan kekuasaan juga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu parlementer dan non perdana mentri parlementer. Negara kerajaan serikat parlementer seperti Malaysia, negara kerajaan non perdana mentri parlementer, tapi tidak ada negara kerajaan non perdana mentri parlemen, negara kerajaan kesatuan parlementer seperti Inggris, dan negara kerajaan kesatuan non perdana mentri parlementer seperti arab Saudi.

C. PENGERTIAN NEGARA

Pengertian negara menurut para ahli, antara lain:

1.      Aristoteles

Negara adalah persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hasil yang sebaik-baiknya.

2.      Prof. Sumantri

Negara adalah suatu organisasi kekuasaan, oleh karenanya dalam setiap organisasi yang bernama negara selalu kita jumpai adanya organ atau alat perlengkapan yang mempunyai kemampuan untuk memaksakan kehendaknya kepada siapapun juga yang bertempat tinggal di dalam wilayah kekuasaannya.

3.      Prof. Robet Mac Iver

Negara merupakan gabungan antara suatu sistem kelembagaan dengan organisasi sendiri. Sehingga bila kita membahas tentang negara kita cenderung selalu mengartikan lembaga dari suatu organisasi penyelenggara.

4.      Max Weber

Negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.

5.      Miriam Budiardjo

Negara adalah suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warganya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (control) monopolistis dari kekuasaan yang sah.

Dengan demikian negara dapat diartikan sebagai suatu kelompok, persekutuan, alat, organisasi kewilayahan atau kedaerahan, sistem politik, kelembagaan dari suatu rakyat, keluarga, desa baik yang terdiri dari orang-orang yang kuat maupun lemah yang merupakan susunan kekuasaan yang memiliki monopoli, kewibawaan, daulat, hukum, kepemimpinan bahkan sistem pemaksaan, sehingga pada akhirnya diharapkan akan memperoleh keabsahan, pengakuan dari dalam dan luar negara, tempat tinggal yang aman, masyarakat yang tenteram, bangsa yang teratur, hidup bersama yang lebih baik dan terkendali dalam rangka mewujudkan tujuan serta cita-cita rakyat banyak.

Sedangkan hukum tata negara merupakan aturan, susunan serta tata cara yang berlaku dalam suatu kelompok, keluarga, organisasi kewilayahan dan kedaerahan yang memiliki kekuasaan (monopolistik), kewenangan yang absah serta kepemimpinan pemerintahan yang berdaulat, guna mewujudkan kesejahteraan, keamanan, ketertiban dan kelangsungan hidup rakyat banyak (bangsa) dalam mencapai tujuan serta cita-cita bersama.

Syarat terbentuknya suatu negara antara lain adalah sebagai berikut.

1.      Adanya pemerintah

Adanya pemerintahan tiap negara berbeda dan sering disebut dengan system pemerintahan. Sistem merupakan kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian, yang saling kait-mengkait satu sama lain. Jika ada salah satu bagian yang rusak, akan mengganggu kestabilan sistem itu sendiri. Ada banyak sistem pemerintahan di dunia yang akan dijelaskan di BAB II  secara mendetail.

2.      Adanya wilayah

Dua negara bisa saling bertempur mati-matian hanya untuk memperebutkan sejengkal wilayah kekuasaannya. Wialyah memang sangat penting bagi berdirinya suatu negara. Contohnya Bangsa Indonesia berjuang mempertahankan kembali wilayah kekuasaannya setelah menyelasaikan perang merebutkan kemerdekaan, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa wilayah memang sangat diperlukan dan juga menyimpan potensi yang dapat dikembangkan untuk kemakmuran rakyat.

Kekayaan alam yang terkandung di dalam suatu wilayah negara, terutama dilihat dari segi klasifikasi yaitu berupa mineral, energi, wilayah laut dan sumber daya buatan. Perlu diperhitungkan seberapa besar potensi yang ada dalam suatu wilayah, hal ini dapat menjadi sumber devisa negara, dalam hal ini pemerintah berperan penting dalam menejemen pengelolaan dan pemasarannya.

Dari uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa wilayah adalah suatu lokasi atau area dengan sgala kandungan potensi yang ada, dan kekuatan yang dapat dimanfaatkan mulai dari laut, darat, udara, baik yang sifatnya fisik maupun non fisik, secara kompleks menyangkut keseluruhan tata ruang dan sumber kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah tersebut.

Memang sangatlah sulit bagi negara yang tidak mempunyai wilayah, sehingga harus memimpin negaranya dari tempat lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Palestina.

3.      Adanya warga negara

Biasanya orang mencampuradukkan pengertian antara rakyat, masyarakat, penduduk dan warga negara. Walaupun tidak ada pemisah yang tegas antara rakyat dengan masyarakat, tetapi perlu juga diberikan pemisah.

Masyarakat adalah mereka yang bersama-sama menjadi anggota suatu negara, yang harus dibina dan dilayani oleh pemerintah setempat. Penduduk adalah mereka yang menjadi penghuni dari suatu negara tertentu, yang harus diinventarisasikan. Warga Negara adalah mereka yang dinyatakan sebagai warga oleh suatu negara tertentu berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk Warga Negara Indonesia(WNI) atau Warga Negara Asing(WNA) diatur dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa asing yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

“Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang undang.”

4.      Adanya pengakuan dari negara lain

Pengakuan dari dalam dan luar negeri tentang eksistensi sebuah negara sangat diperlukan. Pengakuan dari dalam Negeri adalah sebagai kerelaan warga negara untuk diperintah oleh pemerintah yang sah. Dalam suatu peristiwa kudeta (Coup de Etat) pihak-pihak yang bertikai berusaha untuk menguasai masa melalui berbagai jaringan komunikasi.

Pengakuan eksistensi sebuah pemerintahan negara di negara-negara tetangga di dunia dimaksudkan sebagai kerelaan negara-negara lain untuk mengakui keberadaan suatu negara merdeka dan pemerintahan yang menguasainya sebegai pemerintah yang sah dan berdaulat. Lebih lanjut kerelaan tersebut ditunjukkan dengan cara saling menukar duta besar sebagai tanda persahabatan. Bahkan pada kesempatan tertentu dapat dimungkinkan terjadi suatu kerja sama antar negara di bidang politik dan ekonomi atau perserikatan-perserikatan lain.

D. KEDAULATAN NEGARA

Setelah asal usul sebuah negara itu sudah jelas, maka akan ada sekelompok orang yang dipercaya oleh rakyat akan didaulat menjadi seorang penguasa (pemerintah), sehingga kita kenal teori-teori terbentuknya negara, yaitu sebagai berikut:

1.      Teori Kedaulatan Tuhan.

Yaitu Negara dianggap milik Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga segala pengaturan adalah Firman Tuhan yang harus dijalankan sebagai ibadah.

2.      Teori Kedaulatan Raja.

Yaitu raja yang sebagai kepala negara dianggap anak Tuhan sehingga tidak ada kemungkinan untuk membantahnya, karena hal itu dianggap dosa.

3.      Teori Kedaulatan Negara.

Yaitu segala demi negara karena ditekankan bahwa negara yang menurut kodrat mempunyai kekuasaan yang mutlak dan sah.

4.      Teori Kedaulatan Hukum.

Yaitu negara yang segala sesuatunya yang didasari oleh hukum yang berlaku dalam suatu negara kerena yang berdaulat adalah hukum, kekuasaan diperoleh dari peraturan yang disahkan sebagai hukum.

5.      Teori Kedaulatan Rakyat.

Yaitu negara yang kepala negaranya  dipilih dari, oleh dan untuk rakyat, karena rakyatlah yang merupakan kedaulatan tertinggi dalam negara. Bentuk ini akan demokratis bila pembagian kekuasaan cukup terbuka tanpa ada kelompok penekan yang mengatasnamakan dengan rakyat banyak. Jika demikian maka pemilu hanya merupakan ajang dramatisasi yang direkayasa seakan-akan demokrasi.

Selain itu, seorang filosof Yunani kuno yang bernama Herodotus membagi kekuasaan terhadap negara, dengan sebutan sebagai berikut:

  1. Monarsi        : penguasaan oleh satu orang.
  2. Oligarsi         : merupakan kekuasaan yang dijalankan oleh beberapa orang.
  3. Demokrasi    : merupakan kekuasaan yang dijalankan oleh rakyat banyak.

Tetap Plato mempunyai pendapat lain terhadap bentuk sistem pmerintahan tersebut, dia hanya menganggap bentuk itu adalah bentuk pemerintahan yang baik saja, sedangkan bentuk buruknya adalah sebagai berikut:

  1. Tirani            : penguasaan negara oleh satu orang yang dilakukan secara buruk.
  2. Aristokrasi    : penguasaan negara oleh sekelompok orang yang dilakukan secara buruk.
  3. Mobokrasi    : penguasaan  negara oleh rakyat yang dilakukan secara buruk.

Sebagai murid seorang Plato, Aristoteles mempunyai pendapat yang sama dengan Plato, hanya di sini Aristoleles menyebut Mobokrasi dengan sebutan Akhlokrasi.

Kemudian pada Negara-Negara modern saat ini, kedaulatan ini dirinci dengan melihat bagaimana kekuasaan itu dipisah-pisahkan atau didistribusikan antara lembaga-lembaga tinggi negara yang berdeba pada berbagai negara. Itu pun bukan hanya berlaku pada suprastruktur politik, tetapi infrastruktur politik ikut mempengaruhi.

Perlu ditekankan bahwa timbulnya istilah dan pengertian pada negara uni dan negara federal adalah akibat pengaruh sistem dan budaya politik suatu bangsa dan negara. Oleh karena itu dapat diuraikan sebagai berikut:

1.      Negara Federal

Berawal dari keinginan untuk melakukan demokrasi yang besar kepada daerah, provinsi, maupun sub ordinat lainnya dari suatu negara, maka daerah, provinsi, dan sub ordinatnya itu diberikan hak wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri yang disebut dengan negara bagian. Dengan begitu otonomi dapat berlangsung secara seluas-luasnya, pembentukan undang-undang peraturan sendiri, bendera nasional sendiri, bahkan politik dan keamanan yang mandiri. Untuk penanganannya dibentuk lembaga federatif, termasuk keberadaan polisi federal.

2.      Negara Uni

Untuk mengantisipasi pendelegasian kekuasaan tersebut, bagi negara yang sudah memberikan otonomi yang begitu besar, ataupun bagi negara-negara yang sudah bersepakat untuk membentuk persatuan di bidang pertahanan keamanan bahkan pemerintahan bila perlu, maka dibentuklah negara uni. Secara politis, pengaturannya dapat sentralisasi, maupun desentralisasi, tergantung keadaan situasi dan kondisi yang dituntut oleh penggabungan negara-negara tersebut.

BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN

A. SISTEM PARLEMENTER

Sistem parlementer merupakan suatu sistem pemerintahan dimana pemerintahan (eksekutif) bertanggung jawab pada parlemen (legislatif). Dalam sistem pemerintahan ini parlemen mempunyai kekuasaan yang besar, dengan maksud untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat. Oleh karena itu, legislatif (Parlemen) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu dewan menteri (kabinet) bersama Perdana Menteri (PM) bertanggung jawab kepada perlamen (legislatif). Dalam sistem parlementer, lembaga eksekutif, dapat dijatuhkan oleh lembaga legislatif melalui mosi tidak percaya. Karena lembaga eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif.

Contoh negara yang menganut sistem pemerintahan ini adalah Kerajaan Inggris, karena raja hanya sebagai kepala negara saja, sedangkan yang menyelenggarakan pemerintahan adalah perdana menteri bersama kabinetnya. Perdana menteri bersama kabinet ini bertanggung jawab kepada parlemen. Namun demikian, perdana menteri di Inggris sulit dijatuhkan oleh perlemen, karena PM Inggris mempunyai kedudukan yang kuat dalam arti memimpin partai yang dominan. Andaikata PM Inggris tidak memiliki posisi dominan maka akan mungkin jatuh dalam waktu yang relative singkat, sehingga berakibat pada pembangunan ekonomi.

Sebenarnya dalam sistem parlementer ini, PM yang memiliki posisi dominan bisa saja bersama kabinetnya menggeser kedudukan raja atau ratu yang selama ini hanya memimpin acara seremonial. Akan tetapi hal tersebut sulit terjadi di Inggris, karena raja bagi mereka merupakan lambang persatuan, dan sejak zaman nenek moyang dibanggakan sebagai identitas bangsa.

Ciri-ciri pemerintahan parlemen yaitu:

  1. Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintah sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden/raja.
  2. Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang.
  3. Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikanmenteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.
  4. Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.
  5. Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan egislatif.
  6. Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan dari system pemerintahan parlementer adalah:

  1. Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
  2. Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas.
  3. Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.

Kekurangan sistem pemerintahan parlementer adalah sebagi berikut :

  1. Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
  2. Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
  1. Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
  2. Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.

B. SISTEM PRESIDENSIAL

Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan dimana kepala pemerintahan dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden sebagai kepala eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen (legislatif).

Dalam sistem ini, presiden memiliki kekuasaan yang kuat, karena selain sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan yang mengetahui cabinet (dewan menteri). Oleh karena itu, agar tidak menjurus pada diktatorisme, maka diperlukan check and balances antar lembaga tinggi negara yang sering disebut checking power with power.

Contoh negara menerapkan sistem pemerintahan ini adalah negara Amerika Serikat (united State of America). Di Amerika Serikat, para menteri bertanggung jawab kepala pemerintahan. Untuk mengatasi kekakuan pemerintah, maka lembaga legislatif (parlemen) benar-benar diberi hak protes seperti hak untuk menolak atau menerima rancangan undang-undang, menolak atau menerima baik perjanjian maupun pernyataan perang terhadap negara lain, dan lain-lain.

Menurut Rod Hague, pemerintahan presidensiil terdiri dari 3 unsur yaitu:

1.      Presiden yang dipilih rakyat memimpin pemerintahan dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait.

2.      Presiden dengan dewan perwakilan memiliki masa jabatan yang tetap, tidak bisa saling menjatuhkan.

3.      Tidak ada status yang tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif.

Ciri-ciri pemerintahan presidensial yaitu:

1.      Dikepalai oleh seorang presiden sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.

2.      Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat.

3.      Presiden memiliki hak preprogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen.

4.      Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan eksekutif (bukan kepada kekuasaan legislatif).

5.      Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif.

6.      Kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif.

Kelebihan sistem pemerintahan presidensial adalah:

1.      Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen.

2.      Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun, Presiden Filipina adalah enam tahun dan Presiden Indonesia adalah lima tahun.

3.      Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu masa jabatannya.

4.      Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.

Kekurangan sistem pemerintahan presidensial antara lain:

1.      Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak.

2.      Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.

3.      Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas.

4.      Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama.

C. SISTEM CAMPURAN

Dalam system ini dicari hal-hal yang terbaik dari system parlementer dan presidensil. Ada dua model system pemerintahan campuran yaitu model Perancis dan model Indonesia.

Di Prancis, walaupun memiliki perdana mentri, presiden bukan hanya sebagi symbol saja karena presiden tidak dapat dijatuhkan oleh pihak legislative melalui mosi tidak percaya. Dalam hal ini presiden dapat membubarkan cabinet.

Di Indonesia, mentri bertanggung jawab kepada presiden dan presiden tidak bertanggung jawab dengan DPR, karena kedaulatan berada di tangan MPR. Anggota MPR adalah seluruh anggota DPR ditambah utusan daerah dan golongan.

D. SISTEM PLORETARIAT

Pada sistem ini sesungguhnya dilakukan dengan tujuan utama untuk kemakmuran rakyat banyak (kaum proletar), tetapi karena kemudian kaum proletar tersebut dihimpun dalam organisasi kepartaian (buruh, tani, pemuda, wanita) maka akhirnya menjadi dominasi partai tunggal yang mutlak, dan partai tunggal tersebut adalah komunis.

Berbicara tentang komunisme berarti berbicara tentang marxisme dan leninisme, karena memang ajaran mereka berdualah yang menjadi titik pangkalnya. Karx Marx adalah seorang pelopor sosialisme ilmiah. Ia mendapat gelar sarjana dari ilmu hukum dan doktor dari ilmu filsafat. Bersama Frederich Engels membuahkan buku “Communist Manifesto” dan “Das Capital” yang kemudian menjadi dasar teoretis komunis. Tetapi kemudian Lenin menjadi kepala pemerintahan pada tahun 1917. Di samping itu Joseph Stalin mempunyai peranan penting dalam menyebarluaskan komunis karena Stalin menjadi  Sekretaris Jenderal partai komunis pada tahun 1922.

Komunis memilih satu jalan yang pada hakikatnya memerangi fitrah manusia, mereka juga menghapuskan hak individu manusia, untuk menjadi pelayan-pelayan partai, namun lupa bahwa terdapat rasa kecintaan terhadap diri sendiri, sehingga diantara para pemuka partai terjadi perbedaan yang mencolok dengan kaum buruh. Sulit untuk menutupi kekakuan bagaimana ilmuwan idealis tertekan di negara negara komunis, hak asasi dinomorduakan, demokrasi yang dimodifikasi menjadi kekuatan proletar.

Hal ini menjadi merupakan kejenuhan perimbangan pemertintahan apabila dilakukan secara berlebihan. Inilah awal dari kejatuhan komunis di Eropa timur, atau lebih tepat disebut dengan istilah “the Fall of Communist Empires”.

Dalam sub bab ini telah diketahui bahwa dengan adanya negara dengan sistem pemerintaha masing-masing, manusia bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya, di samping itu juga usaha tersebut diimbangi dengan sistem yang cenderung totaliter, atau juga negara yang dalam sistem pemerintahannya berkehendak untuk melaksanakan demokrasi.

Ada beberapa sistem pemerintahan yang dapat digolongkan berdasarkan dominasi partai partai politik yaitu sebagai berikut:

1.      Traditional Autocratic System

2.      Bereaucratic Elite Sistem

3.      Polyarchais Competitive System

4.      Dominant Party Semi Competitive System

5.       Dominant Party Mobilization System

6.      Communist Totalitarian System

Pembagian diatas biasanya dibagi legi menjadi dua kelompok besar, yaitu totaliter dengan segala versinya di salah satu pihak, dan kebebasan kapitalis dan liberalis di pihak yang lain. Kapitalis atau komnis menekankan diri pada pemilikan pribadi atau negara, dangan konsepsi kesejahteraan yang tertuang pda dalil his deed bagi kapitalisme dan his need bagi komunisme.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Suryono, Hassan, dkk. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Surakarta: UNS Press

Syafiie, Inu Kencana. 1996. Ilmu Politik. Jakarta: Rineka Cipta

INTERNET

http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer

http://ilhamendra.wordpress.com/2009/03/12/sistem-pemerintahan/

Leave a Reply

*
= 3 + 9

[+] kaskus emoticons nartzco